Bareskrim Kembali Periksa Djoko Tjandra Terkait Kasus Suap Pencabutan Red Notice

JAKARTA – Penyidik Bareskrim Polri kembali memeriksa tersangka kasus suap pencabutan red notice, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Pemeriksaan terhadap Djoko Tjandra dimulai sejak pukul 11.00 WIB.

“Pada hari ini, pukul 09.30 WIB tersangka JST sedang menjalani pemeriksaan sebagai tersangka,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono.

Awi menjelaskan soal perkembangan kasus suap red notice ini, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri sudah memeriksa 16 saksi dan 1 ahli. Saksi ahli tersebut adalah ahli hukum pidana.

“Terkait perkembangan penyidikan kasus tipikor pencabutan red notice, hari ini penyidik Direktorat Tipikor Bareskrim Polri telah memeriksa sampai dengan hari ini saksi sebanyak 16 orang, kemudian ahli satu orang, yaitu ahli hukum pidana,” jelas Awi.

Dalam kasus ini, pemberi suap yang dimaksud adalah Djoko Tjandra dan pengacara Tommy Sumardi, serta penerima suap mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo dan mantan Kadiv Hubungan Internasional Irjen Napoleon Bonaparte.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kapolres Kayong Utara Cek Mobil AWC dan Mesin Pompa air, guna antisipasi Karhutla

Gambar
Sukadana, Polda Kalbar- Polres Kayong, Kapolres Kayong Utara AKBP Achmad Dharmianto, S.H., S.I.K melakukan pengecekan Mobil AWC dan Mesin Pompa air. Berbagai upaya dilakukan jajaran Polres Kayong Utara untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kayong Utara, Senin, (11/06/2023) Kapolres Kayong Utara AKBP Achmad Dharmianto, S.H., S.I.K mengatakan pengecekan satu unit Armoured Water Canon (AWC) dan Mesin Pompa air dengan maksud agar Mobil AWC dan Mesin Pompa Air tersebut tidak ada kendala pada saat diperlukan, sehingga keberadaan Mobil AWC dan Mesin Pompa Air tersebut siap Pakai kapanpun diperlukan. Langkah tersebut dilakukan mengingat Kebakaran Hutan dan Lahan menjadi atensi pimpinan, sehingga Polri bekerja sama Dengan TNI dan BPBD dan petugas Damkar untuk melakukan upaya Pencegahan, tambahnya. Selain itu berdasarkan instruksi pimpinan, Polres Kayong Utara juga mendirikan posko Karhutla baik di mapolres hingga di lima polsek, Jajaran. Menurut Kapolres...
Baca selengkapnya

Bhabinkamtibmas Polsek Simpang Hilir Himbau Masyarakat mengenai pencegahan Karhutla

Gambar
  *POLRES KAYONG UTARA POLDA KALBAR* Dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla,) Brigpol Tomi selaku Bhabinkamtibmas Polsek Simpang Hilir hari ini turun kelapangan dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi Cegah Karhutla kepada masyarakat di wilayah Kec. Simpang Hilir, Rabu (13/09/2023). Dalam kegiatan ini, Kapolres Kayong Utara AKBP Achmad Darmianto, S.H., S.I.K., melalui Kapolsek Simpang Hilir IPTU Dede Saepul Mikdar, S.H., menjelaskan bahwa Brigpol Tomi selaku Bhabinkamtibmas Polsek Simpang Hilir Mensosialisasikan kepada warga masyarakat agar tidak mencoba-coba untuk membuka lahan dengan cara membakar, karena Hal itu akan berdampak buruk bagi lingkungan maupun bagi kita sendiri. Terlebih lagi apabila warga yang melakukan pembakaran, bisa dipidanakan apabila memenuhi kriteria dan unsur-unsur dalam Pasal mengenai Pembakaran Hutan dan Lahan.  Dalam hal ini, IPDA Dede Saepul Mikdar, S.H. juga menegaskan kepada warga masyarakat teruta...
Baca selengkapnya

Sambangi Desa Binaan di Desa Pemangkat, Briptu Hindri Sosialisasikan Pencegahan Karhutla Kepada Masyarakat Desa Pemangkat

Gambar
  Dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla,) Briptu Hindri selaku  Bhabinkamtibmas  Polsek Simpang Hilir  hari ini turun kelapangan dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi Cegah Karhutla kepada masyarakat di Desa Pemangkat Kec. Simpang Hilir, Sabtu (01/10/2022) Dalam kegiatan ini, Briptu Hindri menjelaskan kepada warga masyarakat agar tidak mencoba-coba untuk membuka lahan dengan cara membakar, karena Hal itu akan berdampak buruk bagi lingkungan maupun bagi kita sendiri. Terlebih lagi apabila warga yang melakukan pembakaran, bisa dipidanakan apabila memenuhi kriteria dan unsur-unsur dalam Pasal mengenai Pembakaran Hutan dan Lahan.  Dalam hal ini, Briptu Hindri juga menegaskan kepada warga masyarakat terutama yang memiliki kebun dan lahan, Apabila ingin  buka lahan agar selalu mengikuti aturan aturan dari pemerintah tentang cara membuka lahan dan harus sesuai dengan adat istiadat serta kerifan lokal, hindari me...
Baca selengkapnya